Penyerahan Surat Keputusan (SK) perubahan status kelembagaan dilakukan pada prosesi Wisuda ke-17 STIA Banten yang berlangsung di Hotel Royale Krakatau, Kota Cilegon, Kamis, 18 September 2025. SK tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat–Banten, Dr. Lukman, S.T., M.Hum.

Dalam sambutannya, Dr. Lukman menyampaikan bahwa mulai 19 September 2025, nama STIA Banten tidak lagi digunakan. “STIA Banten tidak dihapus, melainkan status kelembagaannya meningkat menjadi institut. Dengan demikian, logo, atribut, dokumen resmi, dan seluruh kelembagaan akan menggunakan nama Institut Kemandirian Nusantara,” jelasnya.

Sebagai mantan Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Dr. Lukman juga memberikan apresiasi atas konsistensi STIA Banten dalam meningkatkan mutu dan kapasitas kelembagaannya. “STIA Banten yang kini telah bertransformasi menjadi IKN menunjukkan perkembangan yang positif,” ujarnya.

Ketua STIA Banten, Dr. Pryo Handoko, M.M., turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV beserta jajarannya serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses pengembangan kampus hingga resmi menjadi institut.

Acara wisuda ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, Asisten Daerah I Provinsi Banten, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Inspektur Kabupaten Pandeglang, serta Ketua dan Pembina Yayasan Kemandirian Banten.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Banten menekankan pentingnya lulusan tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan, tetapi juga memperluas relasi serta jejaring sosial. “Perguruan tinggi memang mencetak individu yang cerdas dan terampil, namun itu belum cukup. Relasi dan jejaring sangat diperlukan untuk menunjang pengembangan karier,” ungkapnya.

PANDEGLANG – Wisuda ke-17 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten yang dilaksanakan pada Kamis, 18 September 2025, menjadi momentum penting dalam sejarah lembaga tersebut. Pada acara ini, STIA Banten secara resmi beralih status menjadi Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS), sebagaimana diumumkan langsung oleh Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat–Banten, Lukman, di hadapan para wisudawan dan tamu undangan.

Lukman menegaskan bahwa mulai 19 September 2025, nama STIA Banten tidak lagi digunakan karena statusnya meningkat menjadi institut. Dengan perubahan tersebut, seluruh identitas kelembagaan, termasuk logo, dokumen, dan atribut resmi, akan mengusung nama baru, yaitu Institut Kemandirian Nusantara. Ia juga memberikan apresiasi terhadap komitmen STIA Banten dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaganya.

Ketua STIA Banten, Pryo Handoko, menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV beserta jajaran, serta semua pemangku kepentingan yang telah mendukung proses pengembangan hingga terwujudnya transformasi kelembagaan ini.

Kegiatan wisuda yang berlangsung di Pandeglang turut dihadiri Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, Asda I Provinsi Banten, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Inspektur Kabupaten Pandeglang, serta Ketua dan Pembina Yayasan Kemandirian Banten. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Banten menekankan pentingnya lulusan perguruan tinggi untuk tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga membangun jejaring sosial yang kuat guna menunjang perkembangan karier.

Perubahan status STIA Banten menjadi Institut Kemandirian Nusantara menjadi tonggak baru dalam perjalanan lembaga tersebut, dengan harapan dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Banten maupun di Indonesia.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Bootcamp Antikorupsi Nasional: Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2025. Kegiatan ini digagas melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam rangka memperkuat peran generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi.

Bootcamp ini berlangsung di Gedung KPK, Jakarta Selatan, sebelum para peserta mengikuti rangkaian utama kegiatan di Pondok Rasamala, Gunung Salak Endah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 8–12 September 2025.

Program SINTESIS 2025 mendapat perhatian besar dari anak muda di seluruh Indonesia. Tercatat ada 2.227 pendaftar, namun hanya 51 peserta yang berhasil lolos seleksi untuk ikut dalam kegiatan ini.

Salah satunya adalah Ene Farah Irodatillah, dari Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten – Pandeglang mewakili Provinsi Banten, yang menyebut kesempatan ini menjadi ajang penting bagi anak muda untuk ikut berkontribusi melawan praktik korupsi.

“Semenjak saya berproses di BEM STIA Banten, kami memang selalu junjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam menggerakkan roda organisasi, karena pentingnya menumbuhkan nilai integritas dimulai dari kampus sebagai miniature negara, di tambah melalui program ini tentu kesempatan besar bagi saya untuk semakin belajar memahami bagaimana peran generasi muda bisa ikut memberantas korupsi” kata Farah.

KPK menegaskan, bootcamp ini bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi wadah untuk edukasi, penguatan integritas, serta pemberdayaan pemuda agar mampu menjadi agen perubahan di daerah masing-masing.

Melalui surat resmi, KPK juga meminta dukungan dari pimpinan instansi, organisasi, maupun universitas peserta terpilih agar memberikan izin penuh kepada mereka untuk mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.

“Harapannya, setelah kembali ke daerah, peserta mampu menginisiasi gerakan antikorupsi dan menjadi teladan integritas di lingkungannya,” ujarnya.

Selama lima hari kegiatan, peserta mendapatkan materi seputar nilai-nilai antikorupsi, strategi pencegahan korupsi, hingga praktik membangun gerakan kolaboratif di masyarakat.

Dengan mengusung semangat sinergi integritas muda Indonesia, KPK berharap anak-anak muda dapat menjadi garda terdepan dalam membangun budaya antikorupsi yang lebih kuat di Indonesia.

Penandatanganan MoU Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Serang Bersama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten dan PT. Astra Internasional Tbk. dalam rangka pengembangan Pendidikan dan teknologi di lingkungan Kabupaten Serang Banten,

Kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah memiliki beberapa tujuan, yaitu:

• Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah
• Mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah
• Membantu warga lulusan SMA untuk memanfaatkan pembangunan daerah
• Menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi
• Membangun pemerintah daerah yang berdaya guna dan kompetitif

Kerjasama ini harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang terencana, kerjasama ini dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kualitas pendidikan dan teknologi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.